Pasaman Barat,One Detik — Upaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat dukungan penuh dari aparat penegak hukum. Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., menegaskan pentingnya kepatuhan hukum bagi seluruh pelaku usaha sebagai kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolres saat menghadiri Sosialisasi Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) yang digelar di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Rabu (28/1/2026). Kehadiran Kapolres dalam forum strategis tersebut menjadi sinyal kuat terbangunnya sinergi antara Polri dan Pemerintah Daerah dalam memastikan kewajiban perpajakan daerah dijalankan secara tertib, adil, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
AKBP Agung Tribawanto menegaskan bahwa pajak daerah bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan wujud nyata ketaatan terhadap hukum serta tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan. “Polri mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD. Ini bukan semata-mata soal pencapaian target, tetapi tentang kepatuhan hukum dan komitmen bersama membangun daerah,” tegas Kapolres.
Ia juga memastikan bahwa kepolisian akan terus menjaga iklim investasi di Pasaman Barat agar tetap kondusif, aman, dan berkelanjutan, dengan tetap menempatkan kepatuhan hukum sebagai fondasi utama.“Kami berharap seluruh badan usaha bersikap kooperatif dan transparan. Kepatuhan pajak sangat penting karena manfaatnya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres bersama Bupati Pasaman Barat dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyerahkan penghargaan kepada 14 perusahaan yang dinilai taat dan konsisten dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sektor pabrik tahun pajak 2025. Pemberian penghargaan ini dinilai sebagai pendekatan edukatif dan persuasif untuk mendorong dunia usaha agar terus berkontribusi positif bagi daerah tempat mereka beroperasi.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto, S.H., M.M. mengapresiasi dukungan Forkopimda dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah. Menurutnya, kehadiran unsur penegak hukum menjadi pesan tegas namun konstruktif bagi para wajib pajak tentang pentingnya legalitas dan kepatuhan.“Sinergi Forkopimda sangat menentukan terciptanya iklim investasi yang sehat sekaligus peningkatan PAD. Tujuan akhirnya adalah pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan,” ujar Bupati.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman, Asisten III Pemprov Sumbar Medi Iswandi, S.T., M.M., Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Tjut Zelvira Nofani, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Ade Satriawan, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail, serta perwakilan BUMN, BUMD, dan pimpinan perusahaan swasta di wilayah Pasaman Barat.
Dengan keterlibatan langsung aparat penegak hukum, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat optimistis realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) dan sektor pajak daerah lainnya pada tahun 2026 dapat meningkat signifikan, guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.
( D R S )
