Pasaman Barat , One Detik - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga 29 Desember 2025. Keputusan ini diambil menyusul masih tingginya ancaman longsor susulan di sejumlah wilayah rawan, terutama di Kecamatan Talamau, yang dinilai belum sepenuhnya aman bagi aktivitas warga.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menegaskan bahwa perpanjangan status tanggap darurat merupakan langkah strategis untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mempercepat penanganan di titik-titik kritis yang masih membutuhkan intervensi serius.
“Ancaman longsor belum sepenuhnya berakhir. Masih ada sejumlah lokasi yang harus ditangani secara intensif, baik pembersihan material longsor maupun pengamanan wilayah rawan,” ujar Yulianto usai mengikuti rapat koordinasi daring bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Senin malam (22/12/2025). Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Doddy San Ismail.
Di Jorong Tinggam, Kecamatan Talamau, material longsor masih menumpuk dan belum sepenuhnya dibersihkan. Akses jalan saat ini baru bisa dilalui kendaraan roda dua, sementara kendaraan roda empat masih sangat terbatas. “Hanya kendaraan gardan dua atau 4x4 yang bisa melintas, itu pun dengan risiko tinggi,” jelas Bupati.
Situasi serupa juga terjadi di Polong Anam, Talu, yang masih mengalami longsor susulan. Sementara itu, retakan bukit di Kampung Rantau Pauh, Jorong Perhimpunan, terus menunjukkan pergerakan dan menjadi ancaman langsung bagi permukiman warga. Dalam kondisi hujan, warga di kawasan tersebut terpaksa mengungsi demi keselamatan.
Ancaman lain datang dari ruas jalan Rimbo Kejahatan–Talu, Kecamatan Talamau, yang memiliki kondisi tanah sangat labil akibat dampak gempa bumi tahun 2022. Jalur ini dinilai sangat berbahaya, terutama saat hujan deras karena berpotensi longsor dan ambles.“Kami minta masyarakat benar-benar meningkatkan kewaspadaan dan sebisa mungkin menghindari jalur ini saat hujan,” tegas Yulianto.
Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyiapkan jalur alternatif dari Jembatan Panjang Kajai menuju Tembok Bangkok, Talu, Kecamatan Talamau, guna menjamin konektivitas warga sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di jalur rawan bencana.Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan hasil kajian bersama tim gabungan lintas sektor di tingkat kabupaten. Sejumlah titik kritis masih menjadi prioritas penanganan, khususnya kawasan Tinggam dan wilayah retakan bukit di Jorong Perhimpunan, Nagari Talu.
Hingga saat ini, bencana alam yang melanda Pasaman Barat telah menimbulkan dampak serius. Tercatat lima orang meninggal dunia, tiga orang dinyatakan hilang, dan lima orang mengalami luka-luka. Selain itu, sebanyak 268 warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat karena kondisi lingkungan yang tidak aman.
Kerusakan infrastruktur dan permukiman juga terbilang masif. Data sementara mencatat 18 rumah rusak berat, 16 rusak sedang, 38 rusak ringan, serta 11 rumah hanyut. Fasilitas umum terdampak meliputi 11 sekolah, tiga puskesmas, 30 rumah ibadah, dan satu kantor pemerintahan. Sementara pada sektor infrastruktur, kerusakan terjadi pada 1.904 meter jaringan irigasi, 15 bendungan, 14 jembatan, dan 12 ruas jalan. Di sektor pertanian, bencana ini merusak 1.005 hektare sawah dan 12.071,5 hektare perkebunan.
Bupati Yulianto menegaskan bahwa karakteristik geografis Pasaman Barat yang didominasi kawasan perbukitan dengan kondisi tanah labil menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap longsor, terlebih pascagempa 2022 yang melemahkan struktur tanah.Saat ini, BPBD, TNI-Polri, serta relawan terus bekerja di lapangan melakukan penanganan darurat, pemantauan wilayah rawan, dan pendampingan warga terdampak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan tambahan, termasuk dari sisi anggaran pemulihan.“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menghindari daerah rawan saat hujan, serta segera mengikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Gotong royong dan kepedulian bersama sangat dibutuhkan agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat,” tutup Yulianto.
Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi partisipasi relawan dan dukungan donasi guna membantu percepatan pemulihan serta meringankan beban warga terdampak bencana.
( DRS )
