Pasaman Barat One Detik – Aktivitas tambang emas ilegal di pasaman barat,salah satu yang berada di Kejorongan Tombang, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, kian meresahkan. Hutan lindung yang dulunya hijau kini gundul, sungai yang jernih berubah keruh, tanah subur tertutup lumpur, dan pemukiman di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Pasaman terancam. Kerusakan lingkungan ini bukan hanya memicu bencana, tetapi juga mencederai martabat masyarakat nagari.
Melihat situasi tersebut, tokoh masyarakat H. Hilmon Dt. Somarajo, melayangkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam surat itu, ia mendesak penegakan hukum terhadap para pelaku tambang ilegal, sekaligus memperingatkan Pemda Pasaman Barat agar tidak berdiam diri. “Tambang ilegal ini hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi kerugiannya ditanggung masyarakat banyak. Sungai kita tercemar, sawah terancam, hutan semakin hilang, sementara pemerintah daerah masih terlihat lemah dalam mengambil tindakan,” tegas Hilmon.
Ia menilai pemerintah daerah tidak bisa sekadar menunggu instruksi dari provinsi maupun pusat. Pemda harus hadir langsung melindungi masyarakat dan lingkungan. “Kalau Pemda hanya jadi penonton, maka kerusakan ini akan menjadi warisan pahit bagi generasi mendatang. Pemerintah harus berani melawan mafia tambang yang merajalela di tanah kita,” ujarnya.
Hilmon juga menyinggung amanat konstitusi. “UUD 1945 menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, di sini justru dikuasai segelintir orang secara ilegal. Aparat hukum dan pejabat lingkungan hidup,dinas kehutanan seolah menutup mata, seakan-akan tanah ulayat Nagari Sinuruik ini tidak bertuan. Apa memang ada daerah yang tidak bertuan?” sindirnya.
Dalam surat yang sama, Hilmon menawarkan jalan keluar agar kerusakan tidak semakin meluas, yaitu , penegakan hukum yang tegas, penyelesaian konflik dengan solusi berkelanjutan, pemberdayaan tambang rakyat melalui jalur legal, serta perlindungan lingkungan demi masa depan Pasaman Barat. Semua langkah itu, menurutnya, harus dijalankan bersamaan agar persoalan tambang tidak sekadar dipadamkan sementara, tetapi dituntaskan dengan adil.
“Ini bukan hanya soal tambang, tetapi soal keberlangsungan hidup masyarakat dan kelestarian alam Pasaman Barat. Kalau tidak segera ditertibkan, kita akan kehilangan hutan, air, dan masa depan,” pungkasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang menohok: “Kami tidak anti pembangunan, tapi pembangunan harus beradab, berizin, dan berpihak pada masyarakat. Bukan dengan cara merampas alam dan meninggalkan luka bagi generasi berikutnya.”
( D R S )
