Pasaman Barat, 24 Februari 2025 – Polemik hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasaman Barat 2024 akhirnya mencapai titik akhir. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim MK, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H, pada Senin pagi, 24 Februari 2025, secara resmi menolak gugatan sengketa hasil Pilkada Pasaman Barat.
Putusan ini diambil melalui rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri sembilan hakim konstitusi, di antaranya Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, serta Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Muhammad Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani sebagai anggota. Setelah melalui pertimbangan hukum yang matang, MK menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk membatalkan hasil Pilkada yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat.
Dengan adanya keputusan ini, hasil Pilkada Pasaman Barat 2024 yang telah diumumkan KPU dinyatakan tetap berlaku dan sah secara hukum. Hal ini menandai berakhirnya ketidakpastian politik yang sempat mengiringi proses pemilihan. Kini, Pasaman Barat resmi memiliki pemimpin baru yang siap mengemban amanah rakyat.
Putusan MK ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu kembali, mengesampingkan perbedaan politik, dan bersama-sama membangun Pasaman Barat dengan semangat kebersamaan dan demokrasi yang sehat. Kini, bola berada di tangan pemimpin baru , ekspektasi tinggi dari masyarakat menanti untuk segera dijawab dengan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan kemajuan daerah.
Setelah dinamika panjang yang mengiringi Pilkada ini, perhatian public tertuju pada langkah awal yang akan diambil oleh bupati dan wakil bupati terpilih. Sejauh mana janji kampanye akan diwujudkan, bagaimana strategi mereka dalam mempercepat pembangunan, serta bagaimana mereka merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk kubu yang berseberangan, akan menjadi sorotan utama .( D R S )

